Perkawinan Sastra dan Film

Film yang biasa kita saksikan, apa pun bentuk, rumit cerita, dan trik–triknya tetap membutuhkan sastra sebagai bahan baku utama yang diwujudkan dalam bentuk skenario yang mempunyai nilai cerita, seperti diungkapan Rayya Makarim, “Film adalah deretan kata–kata.” Cerita film boleh saja berasal dari novel yang bernilai sastra atau bisa juga dari novel populer. Wujud cerita bisa berasal dari karya rekaan (fiktif), kisah nyata, riwayat hidup, sandiwara radio atau komik strip. Meskipun berisi fantasi dan trik–trik atau efek–efek khusus untuk mewujudkan cerita tersebut ke dalam pita selluloid, tetap saja harus diperhatikan perbedaan yang mencolok antara media film dan sastra.

Jika sastra menggunakan ungkapan kata sebagai sumber penceritaan, film menggunakan gambar sebagai alat penyampaian. Novel bisa ditulis beratus–ratus halaman oleh pengarangnya, dibaca setiap saat, dan berakhir kapan pun. Berbeda dengan film yang umumnya bermasa putar sekitar dua jam. Praktis dalam pemilihan materi dan pengungkapan cerita harus selektif dan layak sebagai tontonan film. Untuk itu, pemindahkan isi novel ke dalam bentuk film mau tidak mau banyak faktor yang memerlukan penyesuaian. Apalagi kalau mengingat film sebagai media komunikasi massa yang di dalamnya mengandung komponen-komponen komunikasi. Ada adegan atau episode yang dianggap oleh pengarangnya penting untuk dimunculkan sebagai sumber informasi.

Rangkaian dialog panjang yang oleh sang penulis dihadirkan untuk menambah bobot dramatik serta karakteristik tokoh–tokoh dalam cerita, bisa juga dihilangkan atau diganti oleh pembuat film dengan alasan waktu bercerita amat terbatas. Boleh jadi adegan yang dianggap penting oleh pengarang, oleh sutradara harus dipotong karena jika adegan itu tetap dipertahankan kesannya bertele–tele.

Bukan suatu keanehan jika setiap saat terjadi pertentangan dan ketidakserasian antara pihak penulis cerita dan sutradara yang menvisualkan karya si pengarang tadi. Hal ini terjadi karena perbedaan eksistensi dan ekspresi media film dan sastra. Juga perbedaan kepentingan dan sudut pandang para senimannya. Ernest Hemingway menggarap film The Sun Also Rises yang diadaptasi dari novelnya tetapi gagal total. Sebaliknya, film Gone with the Wind karya Margharet Michell oleh para kritikus film dianggap lebih berhasil daripada novelnya.

Di Indonesia, YB Mangunwijaya (alm) meminta namanya tidak ditulis sebagai penulis cerita karena sutradara Ami Priyono mengubah bagian penting novel Roro Mendut ketika cerita tersebut diangkat ke layar lebar.

Achdiat Kartamihardja kecewa melihat Atheis yang dijadikan film oleh sutradara Sjumandjaja. Film dari novel karangannya itu amat tidak sesuai dengan imajinasi ketika dia membuat cerita tersebut. Namun, kedua pengarang tersebut memahami betapa sulitnya mengangkat sebuah novel menjadi film yang utuh dan memuaskan semua pihak.

Demikian juga keterkaitan film dan teater. Utang film yang masih ketinggalan pada teater sampai sekarang adalah dramaturgi dan seni peran. Pada periode film bisu dan film suara era tahun 30– an, bentuk dan seni peran dalam film mencomot mentah–mentah dari bidang teater. Namun, belakangan potensi piktorial film yang cepat dan plastis serta kesanggupan bercerita yang lebih luas dan variatif, membuat jarak perbedaan antara film dan teater semakin jauh.

Film dan musik hubungannnya akrab dan unik. Banyak sutradara menganggap kekuatan utama film adalah gambar. Unsur lain seperti musik dan seni rupa hanya pelengkap. Contohnya, jika akting seorang pemain kurang memuaskan, biasanya sutradara meminta bantuan ilustrator musik untuk meningkahi adegan tersebut agar terselamatkan. Sebaliknya, jika sang aktor berakting bagus, terkadang jasa ilustrator musik tidak terpakai. Namun, setelah komponis musik Hanry Mancini dan John Berry serta Prancis Lai menciptakan musik yang sangat mendukung kekuatan film, musik film adalah film itu sendiri, yang berorientasi pada kekuatan gambar. Bagaimana hubungan antara film dan seni rupa?

Film, teater, dan seni rupa saling memengaruhi dan berjalan sendiri–sendiri sampai muncul film bersuara pertama pada 1927, The Jazz Singer dengan Al Johnson yang mengubah citra film ke dalam suatu fenomena yang unik dan lebih kompleks. Gambar dan suara kian menyatu, realisme dalam film semakin kekar dan menemukan kepribadiannya. Seni peran, musik, atau seni rupa yang berada dalam film melakukan proses amat gamasi, melebur menjadi satu kesatuan yang utuh dan otonom.

Setelah berkembang pesat, pengertian film itu juga meluas. Undang–Undang Perfilman No. 6 tahun 1992, Bab I, Pasal 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita selluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis, ukuran, melalui kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya.

Kalau kita menggunakan kriteria film dari undang–undang itu asosisi kita tidak sekadar film cerita yang diputar di bioskop, tetapi lebih dari itu; film–film yang dibuat untuk konsumsi TV (sinetron) dan video, bahkan hasil temuan lain di masa depan yang menggunakan asas sinematografi masuk sebagai kategori keluarga besar citra bergerak. Atau menggunakan istilah moving image yang digunakan oleh lembaga kebudayaan PBB–UNESCO (Irawan dalam Majalah Film No. 173/140/1993). Dalam konteks ini, film yang dimaksud, yakni film sebagai media komunikasi massa yang dipertunjukkan di bioskop, dengan jenis cerita yang terdiri atas film drama, musik, komedi, action, horor, anak–anak, dan science fiction.

Sebagai moving image, film berkembang menjadi sebuah media ekspresi dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kalau bicara tentang film, kita tidak bisa melepaskan unsur-unsur terkait bioskop sebagai sarana pertunjukannya.

Fungsi Bioskop

Menurut Edison Nainggolan (mantan Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia, Cabang Jawa Barat), film sebagai komoditi merupakan karya kolektif karena begitu banyak pihak yang terlibat di dalam pembuatannya, mulai produser, karyawan film hingga artis film.

Film sering disebut sebagai sarana hiburan dan rekreasi masyarakat yang relatif murah karena ditayangkan di bioskop dengan tahap–tahap yang memiliki harga tanda masuk variatif, yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Sampai 1990, bioskop di Indonesia masih merupakan primadona masyarakat dalam menikmati film. Namun, semakin berkembang media audio–visual lainnya sebagai produk teknologi canggih, menyebabkan daya tarik bioskop sebagai primadona pertunjukan film semakin pudar.

Para seniman cenderung memandang film sebagai media ekspresi, sedangkan produser film menganggap sebagai lahan bisnis. Kemudian, penonton film pada umumnya memandang tidak lebih dari sarana pemuas kebutuhan hiburan yang kepuasannya tidak seragam. Jadi, kalau dari segi pandangan produser dan penonton, pada umumnya film merupakan komoditi ekonomi. Produser memproduksi film dengan memperhitungkan untung dan rugi karena berorientasi pada kegiatan khalayak penonton yang membelanjakan uangnya untuk membeli karcis bioskop dengan pertimbangan tingkat kepuasaan yang diperoleh.

Sebagai sebuah usaha, bioskop dalam memutar film sangat bergantung pada kecederungan khalayak penonton. Bioskop akan menghentikan pemutaran sebuah film jika penonton tidak dapat mencapai target minimal yang harus dicapai sesuai dengan ketentuannya. Dengan demikian, sebagai usaha perbioskopan, hal yang wajar jika sangat memerhatikan kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya.

Wajar saja jika sementara pihak berpendapat bahwa setelah lulus sensor, film sudah semata–mata barang dagangan. Beberapa tahun silam pernyataan demikian dianggap tabu, tetapi kenyataan yang ada berbicara demikian. Oleh karena itu, kurang wajar jika film dipertahankan untuk diputar, sedangkan penontonnya minim. Hal ini tidak saja merugikan pengusaha bioskop tetapi juga produser karena ia harus menanggung biaya iklan.

Bioskop sebagai sarana penayangan film merupakan suatu unit usaha. Ibarat sebuah toko, pada akhirnya film merupakan barang dagangan. Hal ini timbul akibat konsekuensi unit usaha tersebut yang dibebani berbagai biaya produksi, promosi, dan distribusi.

Film merupakan salah satu bentuk hiburan hasil jangkauan kemajuan peradaban dan kebudayaan manusia modern. Hingga saat ini, film masih terus berproses untuk mencapai kesempurnaan yang paripurna. Di negara kita, film baru dikenal dan diperkenalkan pada 1960, tidaklah mengalami proses pengembangan yang mendasar dan rumit tetapi sekadar mengalami proses pengembangan lanjutan sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Banyak karya filmis hasil garapan seniman bangsa kita dapat dinikmati masyarakat luas.

Jarak prestasi keterampilan antara seniman film Indonesia dan seniman film asal kelahiran film tidak lagi terpaut jauh. Jarak prestasi keterampilan itu semakin diperpendek. Kendati karya–karya filmis hasil garapan seniman film kita sudah begitu banyak dan cukup baik hasilnya, masyarakat film kita cenderung tidak menghargai karya-karya tersebut. Masyarakat film kita tampaknya begitu cenderung untuk tidak mengagumi, tidak menyukai bahkan tidak merasa turut memilikinya. Masyarakat film kita begitu tidak acuh terhadap perkembangan perfilman negerinya. Apalagi dewasa ini film nasional betul–betul tidak berkutik lagi dalam hal produksi.

Film–film garapan seniman luar dinilainya lebih hebat dibandingkan dengan hasil garapan seniman Indonesia. Film-film asing dirasa lebih komunikatif, mudah dipahami, mudah dimengerti kendati bahasa „dialog‟ pemerannya sama sekali tidak dimengerti.

Selain itu, rangkaian gambar yang diproyeksikan pada layar dirasa lebih nyaman untuk dinikmati, indah dilihat terlebih adegan-adegan yang diperankan pemerannya sangat meyakinkan. Dengan pernyataan tersebut, hukum ekonomi pada akhirnya sangat berperan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat film Indonesia. Dengan tuntutan harus mengeluarkan sejumlah uang yang sama atau lebih sedikit, pilihan menikmati sajian gambar–gambar garapan seniman asing adalah sangat tepat. Jumlah uang yang harus dikeluarkan ataupun yang telah dikeluarkan akan berimbang dengan kepuasan yang akan diperoleh selepas kita meninggalkan kursi gedung pertunjukan.

Masyarakat film Indonesia sangat mengharapkan dan menginginkan peningkatan yang lebih baik lagi perihal prestasi keterampilan para seniman film dalam berkarya. Masyarakat film Indonesia sangat merindukan karya –karya film nasional yang komunikatif, mudah dikaji, dipahami, dimengerti, menyenangkan, bermakna lebih dalam, tidak menjemukan karena monoton dan miskin variasi.

Kini jelas, sumber penyebab berpalingnya masyarakat film Indonesia dari film nasional karena film tersebut miskin dan masih lemahnya kemampuan seniman film kita dalam menangani kamera ketika merekam elemen–elemen visual yang selanjutnya dirangkai menjadi suatu karya yang utuh, artistik serta bermutu dan penuh selera. Seniman film Indonesia belum mampu membuat serangkaian gambar yang berkarakter, yakni gambar yang berkekuatan memberikan/menyampaikan informasi yang sarat dan enak untuk dinikmati.

David Wark Griffith, Edwin S. Porter, dan para seniman film Eropa-Amerika lainnya sangat menyadari bahwa masyarakat bioskop yang jadi publik karya–karya mereka berpaling dan tidak menghargai karya-karya film karena dalam karya–karya filmis itu sektor pembentukan gambar/penanganan kamera yang merekam elemen– elemen visual dirasa dan dinilai masih demikian lemah. Akibatnya, ketika film diproyeksikan sebagai suatu sajian, tidak terjalin suatu proses komunikasi yang baik sesuai dengan harapan. Apakah yang dilakukan oleh Edwin S. Porter atau David Wark Griffith dengan kesadarannya itu?

Edwin S Porter (juru kamera film Thomas Alva Edison ) membuat suatu prestasi gemilang. Sukses Edwin S Porter, yakni keberhasilannya „mempermainkan‟ kamera yang ditanganinya ketika merekam elemen-elemen visual film The Life of an Amerika Firemen (1902) atau film The Great Train Robbery (1903) (Effendy, 1981:186).

Adapun David Wark Griffith berprestasi gemilang dengan keberhasilannya menuangkan ide kreatif secara visual melalui gerakan-gerakan kamera yang bersifat dramatis dalam film Birth of Nation (1913) dan film Intolerence (1916). Tidak ada unsur suara sedikit pun dalam karya–karya film tersebut, tetapi penonton dapat mengerti, memahami, dan merasa puas atas sajian itu. Film-film bisu itu demikian dekatnya, komunikatif serta meyakinkan publik yang menikmatinya (Effendy, 1981: 187).

Dalam buku Ketika Film Pendek Bersosialisasi, Gotot Prakosa banyak memberikan gambaran sejarah dan perkembangan film independen di Indonesia, yang oleh Gotot disebutnya sebagai film pendek. Bagi Gotot, film pendek merupakan film yang durasinya pendek tetapi dengan kependekan waktu tersebut para pembuatnya semestinya bisa lebih selektif mengungkapkan materi yang ditampilkan. Dengan demikian, setiap „shot‟ akan memiliki makna yang cukup besar untuk ditafsirkan oleh penontonnya. Ketika pembuat film terjebak ingin mengungkapkan cerita saja, film pendekseperti ini hanya akan menjadi film panjang yang dipendekkan karena hanya terikat oleh waktu yang pendek.

Menurut Gotot, sejarah pergerakan film pendek Indonesia diisi dengan penggalan–penggalan peristiwa. Berbagai peristiwa itu menandai suatu usaha yang sekaligus memberi perlawanan terhadap situasi perkembangan film Indonesia secara utuh. Sayangnya, secara formal para peneliti sejarah film Indonesia sampai sekarang hanya tertarik pada film–film mainstream yang beredar di gedung-gedung bioskop sebagai bagian dari sebuah industri budaya pop. Adapun pergerakan film pendek Indonesia dianggap tidak menarik karena dianggap tidak masuk dalam ikatan industri itu.

Oleh kalangan akademisi dan seniman film Institut Kesenian Jakarta (IKJ), film independen memang lebih banyak disebut sebagai film pendek. Seperti diakui Gotot, soal penamaan istilah ini memang beragam. Ada orang menyebut film indie, independen, dan juga film pendek. Bahkan kalangan seniman film Yogyakarta, film semacam ini disebut sebagai film „wayang‟. Istilah „wayang‟ ini diadopsi dari pengertian film masa lampau yang menyebut bintang film (artis) sebagai „anak wayang‟ sehingga jika jenis film ini dianggap sebagai semacam wacana, Gotot membiarkan peristilahan itu berkembang sebebas–bebasnya. Jika hanya dipatok dengan istilah indie, nanti bisa jadi orang akan menghubungkannya dengan film masa lampau Indonesia. Kalau menyebut independen, bisa jadi orang akan mempertanyakan independen dalam soal apa. Sampai saat ini, Gotot yang sering menjadi juri film pendek di tingkat nasional ataupun internasional, masih menggunakan istilah film pendek.

Selanjutnya, Gotot menambahkan bahwa sejarah film pendek Indonesia bergerak sendiri di luar industri film yang ada. Namun kenyataannya, film–film pendek Indonesia kini banyak mendapat perhatian dan penghargaan dari luar negeri. Banyaknya forum di luar negeri seperti festival film yang mengundang film-film pendek untuk dipertunjukkan dan dibahas. Dengan demikian, film pendek tersebut telah menjadi public relations untuk perfilman Indonesia, menggantikan film-film mainstream Indonesia yang kurang berbicara di forum internasional.

Melihat kilas balik pergerakan film pendek atau film independen bisa dimulai dari awalnya, yakni tahun tujuh puluhan ketika berdirinya Dewan Kesenian Jakarta–Taman Ismail Marzuki (DKJ-TIM) dan pendidikan film pertama di Indonesia. Pada saat itu, mulai populer media film 8 mm yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. DKJ–TIM membuat Lomba Film Mini yang mengakomodasi munculnya film-film pendek buatan para amatir, para seniman di luar film, dan mahasiswa termasuk mahasiswa sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ, yang kemudian berubah menjadi IKJ). Dari aktivitas lomba dan gencarnya DKJ–TIM mengadakan pekan film pendek dan alternatif, memunculkan gerakan pertama oleh anak-anak muda yang menamakan diri „Sinema Delapan‟. Gerakan ini mencoba memunculkan karya –karya film dengan media 8 mm dengan semangat yang besar untuk menantang tata cara pembuatan film di industri film Indonesia yang saat itu mengalami booming yang luar biasa (satu tahun rata–rata berjumlah 125 judul).

Sayangnya hanya dengan modal semangat, gerakan ini tidak bisa bertahan lama. Tidak banyak orang yang terlibat dalam pergerakan, kecuali hanya segelintir mahasiswa film LPKJ. Gerakan ini usianya tidak lebih dari satu tahun, walaupun para anggotanya telah memproduksi sejumlah film pendek.

Pada awal tahun delapan puluhan, muncul „Forum Film Pendek‟ (FFP) yang digagas oleh banyak orang, khususnya dengan bergabungnya beberapa seniman di luar film dan juga dari kalangan industri film serta anak–anak muda, mahasiswa UI, IKIP, dan IKJ yang juga sudah membuat karya film. Forum ini cukup bisa menciptakan isu nasional dan banyak melakukan pemutaran film dan apresiasi film hingga ke Medan, Bali, dan Lombok. Sebagai sebuah gerakan, cukup kokoh dan sanggup menginventarisasi karya–karya film pendek. FFP juga menformulasikan film pendek sebagai film alterntif dan independen. Forum ini bergerak aktif di tahun awal delapan puluhan hingga pertengahan delapan puluhan. Misi FFP adalah gerakan seni melalui film dan eksplorasi ke luar negeri. Pada saat inilah dimulainya film–film pendek Indonesia mengikuti berbagai festival di luar negeri.

Pada pertengahan sembilan puluhan, muncul gerakan „Sinema Gerilya‟, sebuah istilah yang dilontarkan oleh Seno Gumira Adjidarma, seorang sastrawan dan pemerhati film yang bereaksi atas surutnya produksi film nasional. Seno melihat secara ekstrem bahwa produksi film alternatif sudah selayaknya menggantikan posisi film nasional. Pada saat ini, walaupun produksi film Indonesia surut, justru ada beberapa film yang dikategorikan sidestream atau film– film seni banyak berbicara di forum internasional. Oleh karena itu, sudah selayaknya semangat „Sinema Gerilya‟ harus dimunculkan (Prakosa, 200: 10–13).

Film pendek berhubungan dengan cerita yang pendek tetapi bermakna besar, sebagaimana terjadi dalam dunia visual arts mengalami berbagai eskplorasi dari bentuk dan kreasi yang menghasilkan style yang sangat khas. Karya Luis Bunuel, Maya Deren, dan karya–karya yang dibuat oleh Stan Brakhage atau Andy Warhol telah lebih jauh memberi komentar dengan style MTV dibandingkan dengan apa yang dilakukan sebelumnya dalam produksi film mainstream. Pembuat film seperti Stan Brakhage yang tertarik dengan proses menumpuk–numpuk gambar bukan menciptakan efek, melainkan banyak mewujudkan nilai simbolik sebagaimana terjadi pada refleksi diri dan mewujudkan dengan peralatan untuk menjadi manipulasi kemudian disampaikan dalam bahasa visual. Beberapa pembuat film pendek memosisikan diri sangat stylistic, seperti halnya minimalis Andy Warhol. Sebenarnya, posisi style–nya sangat jelas sebagai lawan yang memosisikan isinya bahwa pengalaman dari film–filmnya menjadi komentar dalam medium melebihi interpretasi atas lingkungan atau dunia secara umum (Prakosa, 2001: 25–26).

Jika diamati, ternyata banyak film independen kita yang sudah berjaya di luar negeri. Sebut saja, misalnya, film Revolusi Harapan karya Nanang Istiabudhi yang mendapatkan Gold Medal untuk kategori Amateur dalam The 39th Brno Sexten International Competition of Non–Comercial Feature and Video diRepublik Cekoslovakia (1998). Juga film Novi garapan Asep Kusdinar masuk nominasi dalam Festival Film Henry Langlois, Perancis (1998). Pada Singapore Internasional Film Festival (1999), lima film pendek Indonesia ikut berlaga, yakni film Novi karya Asep Kusdinar, Jakarta 468 karya Ari Ibnuhajar, Sebuah Lagu garapan Eric Gunawan, Revolusi Harapan kreasi NanangIstiabudhi, dan Bawa Aku Pulang buah karya Lono Abdul Hamid. Film–film independen inilah yang mewakili Indonesia di forum– forum internasional. Selain film–film tersebut, masih banyak lagi film yang unjuk gigi di luar negeri.

Kalau kini orang ramai membicarakan maraknya film independen, akarnya sebenarnya sudah ada sejak tahun tujuh puluhan. Jika fenomena ini merupakan suatu gerakan, bisa jadi nantinya pertumbuhan film independen tidak berlangsung lama sebab hanya sesaat sesuai dengan semangat sebuah gerakan. Akan tetapi, jika film independen ini dijadikan sebuah sikap bersama, seperti Manifasto Oberhausen (1962), Deklarasi Mannheim (1967) Deklarasi Hamburg (1979), dan Deklarasi Munich (1983), film independen Indonesia bisa jadi merupakan pre–condioning untuk kebangkitan sinema Indonesia baru (istilah Jiffest) secara menyeluruh.

Selain aspek misi dan penggarapan, film independen juga biasanya tidak dipatok dengan durasi seperti kebanyakan film mayor. Dalam beberapa event festival film indie, sering film-film yang dikirimkan tidak berdurasi lama tetapi masa tayangnya hanya sekira 10–25 menit. Mengapa demikian? Film independen tidak melibatkan pemodal yang kuat sehingga untuk memproduksinya tidak harus menunggu dana cair dari seorang konglomerat atau pengusaha. Bagi pegiat film indie, jika mereka memiliki dana untuk membeli kaset, makan/minum selama produksi hingga editingnya saja, dirasakan sudah cukup. Pemainnya terkadang tidak dibayar. Alat yang digunakan juga tidak harus menggunakan movie camera atau kamera Supercam VHS, betacam, atau kamera digital yang kini lagi ngetrend. Terkadang dengan kamera HP pun jadi.

Di negara-negara seperti Meksiko, Australia, Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, Iran, dan Jepang, para pembuat film indie semakin mendapatkan tempat di hati penonton. Sebagai contoh Iran; negara Islam ini terkenal dengan film–film humanisnya. Meskipun dikemas dalam frame film indie, mereka mampu membuat film yang enak ditonton dan menyiratkan nilai kemanusiaan. Tidak jarang film-film mereka mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dunia seperti pada ajang bergengsi, Academy Award, beberapa kali film Iran masuk nominasi.

Beberapa tahun lalu, ada sebuah produk rokok yang mencoba membuat kegiatan pelatihan film bagi pemula, yakni anak-anak usia SLTP. Usaha ini merupakan upaya mencari bibit para sineas film di tengah–tengah industri sinetron yang sering kehilangan akal. Kini banyak sinetron sebagai bentuk lain dari film mayor, yang betul–betul hanya mengejar jam tayang serta masuk dalam sindikasi sinetron di Indonesia. Mereka yang biasa tayang di prime time justru kurang memiliki nilai artistik film yang menarik. Terkesan asal jadi dan muatannya sering ke luar dari nalar dan logika. Untunglah muncul genre film televisi yang mampu memboyong sineas lama untuk ikut andil dalam revitalisasi film nasional. Namun, tetap ada titik jenuhnya sebab film–film televisi semacam ini juga akhirnya terjebak ke dalam mekanisme „kejar tayang‟, yang seminggu sekali harus ke luar film televisi. Sementara itu dalam penggarapannya, lama kelamaan cenderung asal–asalan dan kurang greget.

Selanjutnya, perkembangan istilah film independen di negara kita sebetulnya untuk pertama kalinya dipopulerkan oleh Komunitas Film Independen (Konfiden) yang berdiri pada 1999. Tampaknya, apa yang dilakukan Konfiden mengacu kepada Image Forum, yakni organisasi film nirlaba yang menitikberatkan pada film eksperimental di Jepang. Organisasi ini dideklarasikan dengan mengadakan kegiatan Festival Film dan Video Independen di Indonesia, yang sudah dilakukan dua kali, 1999 dan 2000 yang lalu. Dalam konteks ini, pengertian independen adalah mandiri, tidak terikat oleh berbagai ikatan. Bahkan, baik pendanaan, pembuat keputusan, pencarian ide maupun sistem peredarannya diusahakan mandiri. Hal yang hingga kini masih perlu diapresiasikan kepada masyarakat luas. mungkin saja meminjam keberhasilan anak–anak muda yang membuat film secara independen seperti Mira Lesmana, Rudi Soedjarwo, Hary „Dagoe‟ Suharyadi, Nanang Istiabudhi, dll. menjadi triger untuk memacu tumbuhnya budaya penciptaan film dengan spirit mandiri

Sebetulnya sistem mandiri ini sudah pernah dirintis oleh Usmar Ismail pada tahun lima puluhan. Seterusnya, setiap generasi memiliki pemberontakan terhadap suatu kekuasaan yang dianggap telah stagnan atau bahkan menjadi mapan. Oleh karena itu, demi perkembangan dunia sinema itu sendiri, semangat pemberontakan itu sangat diperlukan.

Sebagaimana dicatat oleh sejarah film dunia, mereka yang tadinya memberontak itu kemudian menjadi penguasa lingkungannya seperti kelompok The Movie Brats, yang suatu saat menjadi penguasa Hollywood. Bahkan, pengaruhnya sangat kuat pada industri film di Amerika.

Kelahiran lembaga seperti yang dikelola, di antaranya, oleh Lulu Ratna, Dwi Aryo, Dono, dan Haikal patutlah didukung. Karena toh maksudnya mulia, yakni bisa melakukan apresiasi film terhadap masyarakat dengan kontinu, melakukan berbagai workshop, melaksanakan festival film untuk mengumpulkan film, dan video yang tercecer, tetapi sekaligus akan mencatatkan seberapa banyak film yang mandiri itu telah diproduksi di negara kita (Prakosa, 2001: 113–114).

Selanjutnya, di beberapa kota muncul juga lembaga nirlaba sejenis yang sama–sama menggunakan istilah „independen‟, seperti Bandung Independent Film dan Komunitas Film Yogyakarta. Juga semakin bergairahnya Kine Klub di kampus–kampus. Momen yang pernah diselenggarakan SCTV dengan Festival Film Independen

Indonesia (FFII) 2002 nyata sekali merupakan stimulus bergairahnya para pegiat film independen. SCTV menggelar FFI 2003 untuk kedua kalinya dengan dua kategori, amatir dan profesional. Tidak hanya kalangan mahasiswa tetapi juga pelajar dan umum yang melihat momen sekarang ini tepat untuk mengekspresikan impuls kesenian filmnya.

Jika kita menggunakan istilah „gaul‟, sudah saatnya kalangan muda „aji mumpung‟ membuat film–film secara mandiri. Jika memang menarik, tentunya lembaga semacam Konfiden bisa membantu untuk mengirimkannya ke forum–forum internasional. Secara korespondensi, sineas muda ini bisa berhubungan dengan organisasi sejenis yang ada di berbagai belahan dunia lainnya sebab pembuat film independen memang tidak sendiri. Hampir di seluruh dunia, orang memiliki hak yang sama atas film independen, karena begitu independennya film independen ini.

Di Bandung, tahun 2016 ketika demam film indie tinggi diadakan sebuah perhelatan akbar. Namanya Festival Film Jawa Barar 2016. Ajang ini cukup bergengsi karena acara puncaknya digelar di Gedung Merdeka yang cukup prestisius. Tentu peran Deddy Mizwar sebagai wakil Gubernur Jawa Barat kala itu sangat besar. Tanpa dia perhelatan semegah Festival Film Bandung ini tidak akan terealisir. Semangat yang ditorehkan adalah menggairahkan para pegiat film indie di Jawa Barat karena peserta festival ini adalah kalangan indie. Setahun berikutnya diadakan lagi FFJB 2017, mengulang kesuksesan FFJB 2016. Namun setahun berkutnya, yakni tahun 2018 tidak diadakan karena Jawa Barat menggelar Pilkada Jabar 2018.

Meskipun FFJB belum digelar lagi tapi semangatnya hingga kini masih berjalan, yakni pemutaran dan diskusi Film Purnama (Sinema Tihes). Sejak tahun 2015 kegiatan ini sudah dilaksanakan di kawasan Taman Budaya Jawa Barat, tepatnya di Dago Tea House.

Sebuah kawasan prestisius tempat pada seniman Jawa Barat mengekspresikan kreativitas seninya. Setiap bulan Film Purnama mengadakan kegiatan pemutaran film dan diskusi film.

Kini, tahun 2018 Film Purnama sudah mengadakan kegiatan bulan kelima. Kegiatan diadakan setipan bulan purnama antara tanggal 24,25, dan 26 setap bulannya. Di sinilah para pegiat film indie berdatangan untuk menikmati sajian film dan mendiskusikannya. Ada pula film mainstream yang diputar di ajang ini. Tapi kehadiran para narasumber dari berbagai kalangan membuat kegiatan Film Purnama lebih hidup dan menyita banyak perhatian masyarakat. Dukungan Disbudpar Jawa Barat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sangat mendukung kegiatan ini.