Siaran  televisi di Indonesia dimulai pada tahun  1962. Saat itu masyarakat Indonesia disuguhi  tontonan realitas yang begitu memukau. Meskipun hanya siaran televisi hitam putih, tapi siaran pertama televisi di Indonesia itu menjadi momentum yang sangat bersejarah. Booming televisi dimulai pada tahun 1992 ketika RCTI mulai mengudara dengan bantuan decoder.

Saat ini di Indonesia sudah  mengudara sebelas stasiun televisi, satu TVRI dan sepuluh stasiun tv swasta. Tetapi sejarah kelahiran televisi di Indonesia tetap harus menjadi catatan kita. Sebab, bagaimana pun canggih dan hebatnya stasiun televisi swasta yang kini mengudara, tetap tidak bisa meninggalkan sejarah lahirnya televisi di negara kita. Dan bicara sejarah televisi Indonesia tentu tidak bisa lepas dari kelahiran TVRI sebagai cikal bakal dunia penyiaran televisi di Indonesia.

Media televisi merupakan  hasil produk teknologi tinggi (hi-tech)  yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan sangat tinggi untuk memengaruhi  mental, pola pikir, dan tindak individu. Jumlah individu ini menjadi relatif besar  bila isi pesan audio visual gerak ini disajikan melalui media televisi. Saat ini, berkat  dukungan teknologi  satelit komunikasi dan serat optik, siaran televisi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, tidak mungkin lagi dihambat oleh ruang dan waktu. Bahkan khalayak sasarannya, tidak lagi bersifat lokal, nasional, dan regional, tetapi sudah bersifat internasional atau global.

Dilandasi pemikiran jauh ke depan dan kemampuan yang dimiliki oleh me televisi, Menteri Penerangan RI pada saat itu, R. Maladi, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan media televisi. Untuk tahap awal media televisi dapat dipakai untuk menyiarkan penyelenggaraan Asian Games IV, yang akan dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1962. Usul ini memperoleh dukungan sepenuhnya dari Soekarno dengan satu keputusan untuk memasukkan pengadaan media televisi ke dalam Komando Urusan A.G. (KUPAG) yang dipimpin oleh Jendral  TNI  Prayogi. KUPAG saat itu tengah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Komplek Olahraga Senayan, tempat akan dilangsungkannya Asian Games IV.

Keputusan itu telah diambil untuk dilaksanakan, walaupun pengadaan media televisi ini hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan Asian Games IV, karena pengadaan media televisi berskala nasional masih akan dipikirkan di kemudian hari.

Menindaklanjuti keputusan pemerintah untuk mengadakan media televisi, Menteri Penerangan Maladi mengeluarkan Surat Keputusan No.:20/SK/M/1961, tertanggal 25 Juli 1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2TV). Meskipun SK tersebut dikeluarkan  tanggal 25 Juli 1961 tetapi berlaku surut 1 Juli 1961. Rapat pertama P2TV berlangsung di Cipayung pada tanggal 16 Juli 1961.

P2TV menyusun  rencana sarana dan prasarana serta beberapa lokasi tempat dibangun stasiun televisi. Berbagai  lokasi stasiun yang ditinjau antara lain gedung PERFINI, PFN, RRI, Kebayoran, dan Komplek Senayan Mandiri. Pilihan lokasi akhirnya jatuh di tempat  rencana pembangunan gedung Akademi Penerangan di Senayan  (lokasi TVRI saat ini).

Pemancar disarankan dibangun di atas Hotel Indonesia dengan pertimbangan letaknya di tengah kota, dan tower yang didirikan  cukup hanya  45 meter, sementara pihak Siemen mengusulkan agar studio dan pemancar dibangun di eks gedung PERFINI dengan alasan daya pancar 10 kw dapat menjangkau Bogor.

Dari sekian banyak pilihan, akhirnya pendirian pemancar  ditetapkan di komplek yang akan dibangun studio yaitu eks gedung Akademi Penerangan.

Sarana yang akan dipakai diusulkan lengkap dengan harganya. Masing-masing dari Marconi-Inggris, Gates-Amerika Serikat, NEC-Jepang, RCA-Amerika Serikat, dan Siemen – Jerman Barat.

Mengingat terbatasnya waktu pengadaan, diusulkan untuk peliputan Asian Games IV dipergunakan Out-Side Broadcasting Van (OB-Van) yang bersifat mobile dan mudah dipindah-pindah. (Empat Windu TVRI, 1994: 95-96)

Hinca Panjaitan membuat pembagian/tahapan  dalam perkembangan TVRI. Menurutnya, era penyelenggaraan penyiaran televisi yang dilakukan TVRI sejak tahun 1963 terus berlangsung sampai dengan tahun 1990, sekalipun sejak tahun 1971, 1986 dan tahun 1987 telah terlihat adanya era pembaruan setidaknya dari sisi aturan main. Namun demikian secara de facto monopoli penyiaran masih terus berlangsung. Karena itu, era pembaruan ini dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu era pembaruan tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Era  Pembaruan Tahap  Satu

Era ini disebut era  pembaruan tahap satu, karena sejak tanggal 3 Mei 1971, pemerintah melalui Departemen Penerangan mengeluarkan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 54/B/KEO/MENPEN/1971 tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi di Indonesia. Melalui keputusan ini, dimunculkan keinginan untuk mulai menata sistem penyelenggaraan penyiaran televisi di Indonesia. Keinginan ini dilatarbelakangi adanya perkiraan terjadinya perkembangan yang pesat mengenai pertelevisian di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penanganan yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Diperlukan pengaturan yang tegas tentang wewenang dan kebijaksanaan tentang penyelenggaraan siaran televisi di seluruh wilayah Indonesia.

Pada era ini, siaran televisi dipahami sebagai siaran-siaran dalam bentuk gambar dan suara yang dapat ditangkap (dilihat dan didengarkan) oleh umum, baik dengan sistem pemancaran lewat  gelombang-gelombang elektromagnetik maupun lewat kabel-kabel (television cable). Wewenang untuk menyelenggarakan siaran televisi hanya ada pada pemerintah, dalam hal ini Deppen, c.q. Direktorat Televisi/Televisi Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya Departemen Penerangan dapat membenarkan partisipasi Pemerintah Daerah atau instansi resmi lainnya di dalam investasi pembangunan prasarana pertelevisian di Indonesia menurut pola yang disusun oleh Departemen Penerangan c.q. Direktorat Televisi dengan ketentuan bahwa proyek pembangunan studio atau stasiun relay televisi yang bersangkutan harus (a) diintegrasikan di dalam proyek-proyek pembanguan daerah (b) diintegrasikan di dalam keseluruhan proyek pertelevisian Departemen Penerangan sebagai ekstensifikasi jaringan TVRI, baik secara politis maupun teknis, (c) diserahkan kepada Departeman Penerangan untuk pengelolaan selanjutnya setelah proyek tersebut selesai.

Dalam era ini juga sudah dikenal closed circuit television (CCTV) untuk keperluan khusus, terutama keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan pengaturan khusus dan terlebih dulu mendapat izin dari Departemen Penerangan.

Meskipun pengaturan sistem penyelenggaraan penyiaran televisi baru menyentuh kulitnya saja, namun pengaturan yang demikian dicatat sebagai suatu awal untuk mulai melakukan pembaruan pengaturan penyelenggaraan pertelevisian di Indonesia. Kebijakan pengaturan ini bertahan selama 15 tahun, yaitu sejak 3 Mei 1971 sampai 20 Agustus tahun 1986.

Profile pembaca berita era pertama TVRI.(Sumber: TVRI)

Era Pembaruan Tahap Dua

Era ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijaksanaan Menteri Penerangan RI melalui Keputusan Menteri Penerangan Nomor 167/B/KEP/MENPEN/1986 tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi di Indonesia tanggal 20 Agustus  1986. Dengan dikeluarkannya aturan baru ini maka aturan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Berdasarkan aturan yang baru ini, disadari bahwa setidaknya ada tiga alasan utama melakukan perubahan terhadap pengaturan yang selama ini dilaksanakan. Pertama, diyakini bahwa pesatnya kemajuan teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi dewasa ini telah membawa perkembangan baru di bidang penyelenggaraan siaran televisi di Indonesia. Kedua, disadari bahwa perkembangan pertelevisian  Indonesia haruslah benar-benar terintegrasi di dalam menunjang pembangunan nasional di segala bidang serta dapat menghindari timbulnya dampak langsung idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamananan juga gangguan elektromagnetik yang merugikan. Ketiga, sebelum ditetapkannya Undang-Undang Siaran, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai wewenang dan kebijaksanaaan tentang penyelengaraan siaran televisi di seluruh wilayah Indonesia.

Awalnya, terutama melalui Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963 tidak ada pengaturan tentang materi dan bagian dari penyiaran pertelevisian, ternyata dalam perkembangannya mau tidak mau beberapa peristilahan yang berkatian dengan penyiaran pertelevisian harus dirumuskan lebih dahulu. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 167/B/KEP/MENPEN/1986, memperkenalkan sekaligus menelorkan lima hal baru yang merupakan bagian dari penyiaran pertelevisian Indonesia, yaitu Siaran Televisi, Stasiun Relay, Antene Parabola, Sistem Distribusi dan Sistem Closed Circuit.

Siaran televisi adalah siaran-siaran dalam bentuk gambar dan suara yang dapat ditangkap langsung untuk dilihat dan didengar oleh umum, baik dengan sistem pemancaran gelombang radio dan atau kabel maupun serat optik. Sedangkan Stasiun Relay adalah stasiun yang meneruskan siaran televisi dari stasiun pemancar ke arah sasaran yang dituju. Antene parabola adalah perangkat telekomunikasi bukan milik TVRI atau penyelenggara telekomunikasi untuk umum yang digunakan hanya untuk menerima siaran televisi yang dpancarkan melalui satelit. Sistem distribusi adalah sistem untuk menebarluaskan siaran televisi dengan menggunakan stasiun pemancar ulang dan atau kabel maupun serat optic. Sistem Closed Circuit adalah sistem penyiaran yang distribusinya melalui kabel dan atau serat optik untuk khalayak terbatas dalam satu bangunan atau lingkungan bangunan tertentu, baik yang diterima dari acara televisi setempat dan atau melalui satelit maupun yang dihasilkan dengan pemutaran kembali rekaman video atau film.

TVRI generasi hitam putih masih sederhana. (Sumber: TVRI)

Meskipun aturan ini secara tegas menyatakan kewenangan untuk menyelenggarakan siaran televisi hanya ada pada pemerintah, namun ternyata Departemen Penerangan RI dapat membenarkan partisipasi pemerintah daerah atau instansi resmi lainnya di dalam menunjang pembangunan prasarana pertelevisian di Indonesia, sesuai pola yang disusun Deppen c.q Direktorat Jendral Radio Televisi dan Film dengan ketentuan bahwa proyek pembangunan studio atau stasiun relay televisi yang bersangkutan harus diintegrasikan di dalam keseluruhan proyek pengembangan pertelevisian Departemen Penerangan sebagai ekstensifikasi jaringan TVRI, baik secara politis maupun teknis, dan diserahkan kepada Departemen Penerangan untuk pengelolaan selanjutnya setelah proyek tersebut selesai.(bersambung)