Era Pembaruan  Tahap  Tiga

Era ini ditandai dengan keluarnya aturan main tentang Siaran Saluran Terbatas TVRI, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 190A/KEP/MENPEN/1987 tanggal 20 Oktober 1987.

Berdasarkan konsiderans keputusan menteri ini, ada tiga hal yang menjadi dasar pembaruan tahap tiga. Pertama, disadari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat pesat, di sisi lain terdapat keterbatasan dana dalam pembangunan. Karena itu perlu segera melakukan peninjauan kembali terhadap program-program siaran televisi yang disajikan selama ini. Kedua, disadari pentingnya sikap tegas dan kontinyu untuk mendorong  suksesnya pembangunan serta sejalan dengan harapan masyarakat untuk segera mengambil langkah-langkah mengembangkan siaran televisi sesuai dengan tingkat kemampuan dan penelitian bahwa tahapan yang memungkinkan saat ini untuk melaksanakan sebagai upaya pengembangan siaran televisi ialah dengan menambah program siaran melalui siaran saluran terbatas.

            Pengaturan dalam pasal satu dan dua Keputusan Menteri Penerangan ini menampakkan adanya perubahan sikap terhadap pengaturan penyelenggaraaan sistem penyiaran, dengan menegaskan bahwa Direktorat Televisi Depertemen Penerangan RI di samping menyelenggarakan Siaran Saluran Umum (SUU), memberikan wewenang kepada Yayasan TVRI untuk menyelenggarakan Siaran Saluran Terbatas (SST) dalam wilayah Jakarta dan sekitarntya. SSU adalah siaran televisi yang dapat ditangkap  langsung oleh umum melalui pesawat penerima televisi biasa tanpa peralatan khusus, sedangkan SST adalah siaran televisi yang hanya ditangkap oleh pelanggan melalui pesawat penerima televisi biasa yang dilengkapi dengan peralatan khusus.

Dalam menyelenggarakan SST, sesuai dengan kemampuan yang ada, Yayasan TVRI dapat menunjuk pihak lain sebagai pelaksana dengan ketentuan dan jangka waktu yang akan ditetapkan dalam perjanjian tersediri. Perjanjian kerja tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan pemerintah dan kepentingan kesinambungan penyelenggaraan siaran oleh Yayasan TVRI. Di samping itu, pengoperasian SST tetap di bawah pengawsan dan pengendalian Yayasan TVRI. Hasil usaha SST dkelola oleh Yayasan TVRI guna menunjang kegiatan operasional Yayasan TVRI. Dalam acara SST tersebut dapat disisipkan Siaran Niaga/Iklan yang diutamakan untuk menunjang pembangunan nasional.

Salah seorang ikon TVRI saat itu, Idrus. (Sumber: TVRI)          

Dengan demikian aturan ini merupakan kebijakan pertama yang memungkinkan pihak swasta melaksanakan penyiaran televisi di Indonesia. Itu berarti pula monopoli TVRI dalam melaksanakan penyiaran berakhir.

Pihak swasta pertama yang diizinkan melakukan penyiaran televisi adalah Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) melalui pemberian izin prinsip dari Departemen Penerangan RI c.q. Direktur Televisi/Direktur Yayasan TVRI tanggal 28 Oktober 1987 Nomor 557/DIR/TV/1987 untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Siaran Saluran Terbatas (SST) dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya. Penunjukan sebagai pelaksana SST  TVRI diatur dengan Surat Perjanjian antara Direktur Televisi/Direktur Yayasan TVRI dengan Direktur PT RCTI Nomor 12/SP/DIR/IV/1988_ RCTI.BT.02/1988 tanggal 22 Pebruari 1988.

Sebagai kelanjutan era pembaruan tahap satu dan dua, era ini pun berisi lompatan pembaruan pengaturan penyelenggaraan penyiaran televisi di Indoneis, yakni dengan lahirnya Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 190A/KEP/MENPEN/1987 tentang Siaran Saluran terbatas TVRI tanggal 20Agutsu 1987. Era ini berlangsung sampai dengan tanggal 24 Juli 1990. (Panjaitan, 1999 : 17-27)

Era Pembaruan Tahap Empat

Selanjutnya Hinca masih memaparkan era pembaruan dunia penyiaran televisi di Indonesia. Tahap berikutnya adalah era pembaruan tahap empat yang melatarbelakangi lahirnya SCTV, TPI, AN-TV, dan Indosiar.   

Era ini dimulai dengan lahirnya Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia tanggal 24  Juli 1990. Aturan ini semakin membuka kran kemungkinan bagi pihak swasta untuk melaksanakan penyiaran televisi di Indonesia. Perubahan ini diperlus dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Penerangan Nomor 84A/KEP/MENPEN/1992 tentang Perubahan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 111/KEOP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia tanggal 1 mei 1992 disusul dengan keluarnya Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 04A/KEP/MENPEN/1993 tentang Perubahan Pasal 7, 14,16,19 dan 20 Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran  Televisi di  Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 84A/KEP/MENPEN/1992.

Menyusul RCTI yang sudah lebih dulu berdiri lewat izin prinsip yang diterbitkan Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 1415/RTF/IX/1989 diberikan Penyelenggaraaan SST kepada PT. Surya Citra Televisi (SCTV)  di Surabaya dan sekitarnya. Tanggal 1  Agustus 1990 diizinkan menyelenggarakan siaran tanpa dekoder berdasarkan izin prinsip  Departemen  Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 1217E/RTF/K/VIII/1990. Secara operasional kegiatan SCTV baru dapat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penunjukan Pelaksana STSU SCTV Nomor 150/SP/Dir/TV/1990-02/SPS/SCTV/VIII/1990 tanggal 24 Agutus 1990. Pada tanggal yang sama telah diberikan pula izin prinsip bagi SCTV untuk mendirikan SPTU Denpasar melalui Keputusan Departemen Pensrangan c.q. Dirjen RTF Nomor 1217B/RTF/K/VIII/1990.

Berdasarkan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RFT Nomor 206/RTF/K/I/1993 tanggal 30 Januari 1993 tentang izin siaran nasional, SCTV diperbolehkan menyelenggarakan siaran nasional, dengan ketentuan bahwa siaran nasional SCTV berkedudukan di Jakarta merupakan siaran gabungan antara SCTV Surabaya dengan SCTV Denpasar.

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) mendapat izin prinsip dari Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 1271B/RTF/K/VIII/1990 tanggal 1 Agutsus 1990. Penyelenggaraan siaran TPI dilaksanakan atas perjanjian kerjasama antara Yayasan TVRI dengan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tentang pelaksanaan Siaran Pendidikan Indonesia  Nomor 145/SP/DIR/TV/1990-23/TPI/PKS/SHR.23/VIII/90 tanggal 16 Agustus 1990. Pengoperasian siaran TPI diresmikan Presiden Soeharto pada hari Rabu, 23 Januari 1991 di Studio XII TVRI Stasiun Pusat Jakarta.

Tanggal 30 Januari 1993  lahir televisi swasta AN-TV berdasarkan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 207/RTF/K/I/1993 tentang izin Siaran Nasional bagi PT. Cakrawala Andalas Televisi. Siaran nasional AN-TV berkedudukan di Jakarta merupakan siaran gabungan antara PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandar Lampung melalui izin prinsip Nomor 2071/RTF/K/IX/1991 tanggal 17 September 1991 dengan PT.  Cakrawala Bumi Sriwijaya Televisi Palembang dengan izin prinsip Nomor 2900/RTF/K/XII/1991 tanggal 31 Desember 1991.

PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) merupakan televisi swasta yang lahir tanggal 18 Juni 1992 berdasarkan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 208/RTF/K/I/1993 sebagai penyesuaian terhadap Izin Prinsip Pendirian Nomor 1340/RTF/K/VI/1992 dari Stasiun Televisi Khusus menjadi SPTSU yang berkedudukan di Jakarta.

Jadi, Keputusan Menpen Nomor 111/1990 ini telah memungkinkan lahirnya lembaga-lembaga penyiaran swasta yaitu RCTI, SCTV, TPI, AN-TV dan Indosiar.

Berdasarkan konsiderans Kepmen Nomor 111/1990, terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan dasar pengaturan penyiaran televisi di Indonesia pada era pembaruan ini. Pertama, penyiaran televisi sebagai media komunikasi massa elektronik diyakini mempunyai kemampuan tinggi dalam menyebarluaskan informasi guna menunjang percepatan usaha pembangunan bangsa dan negara. Kedua, sebaliknya tingkat keberhasilan pembangunan bangsa dan negara dewasa ini telah mendorong pula pesatnya perkembangan penyiaran televisi. Ketiga, pesatnya perkembangan televisi ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nusa, bangsa, dan negara dengan menghindarkan kemungkinan timbulnya dampak-dampak negatif di bidang ideologi, politik, ekonomi, social-budaya, pertahanan, dan bidang teknologi penyiaran televisi itu sendiri. Dengan begitu diperlukan suatu pembaruan pengaturan sistem penyiaran televisi. (Panjaitan, 1999: 28-34)

 Setelah lahirnya AN-TV, terjadi peralihan kekuasaan di Indonesia dengan lengsernya Soeharto dan digantikan Habibie. Dari pemerintahan Habibie inilah mulai munculnya deregulasi di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi. Puncaknya, pada pemerintah Gus Dur Departemen Penerangan dilikuidasi dan berdirilah beberapa televisi swasta baru lainnya, yakni Metro-TV, Tran-TV, Lativi, Global-TV, dan TV-7.